“Masa Cuma Gubernur dan Sekdanya yang Pindah ke Kota Baru”

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kepentingan politis lebih menonjol dalam rencana pemindahan kantor sekretariat Pemprov Lampung
ke kompleks Kota Baru pada bulan April 2014, ketimbang kepentingan
teknis administratif pemerintahan. Pemindahan sejatinya belum siap untuk
dilakukan, dan jika tetap direalisasikan, layanan pemerintahan kepada
masyarakat diprediksi bakal terganggu.

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) Universitas Bandar Lampung (UBL) IB Ilham Malik kepada Tribun, Minggu (8/12/2013).
“Secara
politis pemindahan kantor bisa saja dilakukan bulan April. Tapi secara
teknis tidak mungkin. Kalaupun dipaksakan pindah, layanan publik pasti
akan terganggu,” kata Ilham.

Dia mengatakan, banyaknya pekerjaan
infrastruktur, seperti gedung dan jalan, yang belum selesai menandakan
ketidaksiapan pemprov dalam menjalankan proyek pembangunan Kota Baru.
Padahal, pemindahan pusat pemerintahan harus dilakukan secara matang
agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.

“Kalau pindah sekadar
pindah buat apa. Pelayanan pasti akan jauh lebih buruk dibanding
pelayanan di kantor lama karena para pegawai akan fokus pada kegiatan
boyongan, memindahkan barang-barang dari kantor lama, membereskan
berkas-berkas, mengatur ruang, dan sebagainya,” ungkap Ilham.

Menurut
Ilham, sebelum memutuskan pindah ke kantor, pemprov seharusnya
menyelesaikan dahulu pekerjaan infrastruktur, terutama akses jalan dan
gedung perkantoran. Dengan begitu, setelah proses pindah selesai,
masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pemerintahan dan
administrasi.

“Masa iya, pemindahan pusat pemerintahan tapi yang pindah kantor hanya gubernur dan sekda-nya?” kataya.
Ilham
melanjutkan, proyek pembangunan Kota Baru yang awalnya digadang-gadang
bakal dikerjakan dengan konsep, paradigma, dan metode baru, ternyata
tidak berjalan sesuai rencana. Dalam praktiknya, proses pembangunan
masih menggunakan paradigma lama, baik secara teknis, maupun proses
penganggaran.

“Saya tidak melihat ada yang baru dalam proses
pembangunannya. Lihat saja pembangunan infrastrukturnya, gedungnya.
Tembok belum semua terpasang, jalan masih terputus. Bulan April mau
pindah tapi sampai sekarang belum selesai dikerjakan. Anggaran untuk
pembangunan 2014 juga baru diajukan,” kata sosen Fakultas Teknik UBL
ini.

Dia menjelaskan, jika proses penganggaran masih menggunakan
tata cara lama, bisa dipastikan, pengajuan anggaran dari pemprov ke DPRD
paling cepat mendapatkan persetujuan pada Desember-Januari, dan tender
dilaksanakan Januari.

“Misalnya paling cepat tender Januari
(2014). Pengerjaan baru bisa dilakukan Maret-April. Itu pun kalau bisa
tender Januari. Kalau proses penganggaran seperti yang sudah-sudah,
tender biasanya baru dilakukan Maret-April dan pengerjaannya
Juli-Agustus,” papar Ilham.

Dari sisi konsep, Ilham menyebut,
pembangunan Kota Baru juga tidak mengusung konsep baru yang bisa membawa
perubahan signifikan bagi pengembangan wilayah. Proyek ini justru
menambah beban bagi pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah padat penduduk dan diliputi kemacetan lalu lintas. “Bukannya mengurangi, malah menambah beban bagi kondisi Bandar Lampung yang sudah buruk,” imbuhnya.(her)

Artikel Menarik Lainya : 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *